Dengan bertambahnya nilai transaksi untuk menunjang industri MIGAS, diperlukan kesamaan presepsi antar stakeholders sekaligus peningkatan pemahaman akan seluk-beluk tata kelola pengadaan barang dan jasa di sektor hulu migas yang mendukung peningkatan kapasitas nasional
Peran Kementrian Perindustrian menjawab tantangan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri untuk menghilangkan citra negatif terhadap produk dalam negeri melalui kebijakan-kebijakan strategis
Tantangan di sektor hulu Migas khususnya dibidang pengadaan barang dan jasa harus bisa dimanfaatkan
bagi industri penunjang barang dan jasa nasional dengan target tidak hanya peningkatan local content
tetapi juga peningkatan kapabilitas/kualitas sendiri melalui IPTEK dan investasi.
BPMIGAS telah mengeluarkan kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa di Sektor Hulu Migas termasuk
Kebijakan Terhadap Penggunaan Bank BUMN/D dan Bank Umum Nasional untuk peningkatan penggunaan produksi dalam negeri
Program Kemitraan Chevron menjadikan industri local sebagai partner dalam berusaha telah memberikan nilai tambah bagi Chevron maupun Industri Lokal seperti harga yang kompetitif, fleksibilitas pengadaan barang dan jasa yang disesuaikan dengan kondisi lapangan dan meningkatkan total cost efficiency
Ditjen Migas telah mengusulkan dispensasi terhadap impor barang operasi yang terkait dengan peraturan – peraturan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Informasi dan Telekomunikasi serta Badan POM termaksud dan meminta kepada Ditjen Perdagangan Luar Negeri dan Ditjen Industri Logam
Kementerian Perdagangan telah memberikan kebijakan terhadap impor barang baru dan bekas dalam rangka melindungi kepentingan nasional dan mendukung penggunaan produksi dalam negeri.
Peranan penerimaan negara dari sektor migas relative masih besar sementara terjadi penurunan produksi
Barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai
Buku APDN sebagai acuan pengadaan barang dan jasa di industri migas, yang di distribusikan setelah acara workshop SCM MIGAS BALI 2010
Peran Kementrian Perindustrian menjawab tantangan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri untuk menghilangkan citra negatif terhadap produk dalam negeri melalui kebijakan-kebijakan strategis
Tantangan di sektor hulu Migas khususnya dibidang pengadaan barang dan jasa harus bisa dimanfaatkan
bagi industri penunjang barang dan jasa nasional dengan target tidak hanya peningkatan local content
tetapi juga peningkatan kapabilitas/kualitas sendiri melalui IPTEK dan investasi.
BPMIGAS telah mengeluarkan kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa di Sektor Hulu Migas termasuk
Kebijakan Terhadap Penggunaan Bank BUMN/D dan Bank Umum Nasional untuk peningkatan penggunaan produksi dalam negeri
Program Kemitraan Chevron menjadikan industri local sebagai partner dalam berusaha telah memberikan nilai tambah bagi Chevron maupun Industri Lokal seperti harga yang kompetitif, fleksibilitas pengadaan barang dan jasa yang disesuaikan dengan kondisi lapangan dan meningkatkan total cost efficiency
Ditjen Migas telah mengusulkan dispensasi terhadap impor barang operasi yang terkait dengan peraturan – peraturan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Informasi dan Telekomunikasi serta Badan POM termaksud dan meminta kepada Ditjen Perdagangan Luar Negeri dan Ditjen Industri Logam
Kementerian Perdagangan telah memberikan kebijakan terhadap impor barang baru dan bekas dalam rangka melindungi kepentingan nasional dan mendukung penggunaan produksi dalam negeri.
Peranan penerimaan negara dari sektor migas relative masih besar sementara terjadi penurunan produksi
Barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai
Buku APDN sebagai acuan pengadaan barang dan jasa di industri migas, yang di distribusikan setelah acara workshop SCM MIGAS BALI 2010